Sejarah Kerajaan Aceh Tamiang

Sejarah Kerajaan Tamiang

POSTED BY SANG PENUNGGU ISTANA DARUDDUNIA ( BANG BAKA ) ON 04:23 

Tamiang pada masa lalu pernah terpecah dua hingga menjadi dua kerajaan yakni Kerajaan Karang dan Kerajaan Benua Tunu. Tapi kedua kerajaan itu tetap tunduk pada negeri Karang. Dalam buku Tamiang Dalam Lintas Sejarah yang dikarang Ir Muntasir Wan Diman secara ringkas disebutkan bahwa Kerajaan Tamiang dijadikan dua kerajaan otonom.

Pada masa pemerintahan Raja Proomsyah yang kimpoi dengan Puteri Mayang Mengurai anak Raja Pendekar Sri Mengkuta tahun 1558 menjadi Raja Islam kedelapan dengan pusat pemerintahan di Desa Menanggini.

Sementara itu Raja Po Geumpa Alamsyah yang kimpoi dengan Puteri Seri Merun juga anak Raja Pendekar Sri Mengkuta memerintah di Negeri Benua sebagai Raja Muda Negeri Simpang Kiri Raja Benua Tunu.

Diuraikan Muntasir bahwa Kerajaan Karang muncul setelah Tan Mudin Syari (Raja Islam Tamiang ke 10) wafat, lalu diganti kemanakannya yang bergelar “Tan Kuala” (Raja Kejuruan Karang I) yaitu putera dari Raja Kejuruan Tamiang Raja Nanjo (Banta Raja Tamiang). Raja Kejuruan Karang Tan Kuala memerintah 1662 -1699 merupakan pengganti turunan Suloh.

Setelah Raja Tan Kuala meninggal dunia digantikan Raja Mercu yang bergelar Raja Kejuruan Mercu yang merupakan Raja Kejuruan Karang II. Pusat pemerintahan Raja Kejuruan Karang II di Pente Tinjo. Raja Kejuruan Karang II berdaulat 1699 - 1753 berlangsung aman dan tenteram.

Penggantinya Raja Kejuruan Banta Muda Tan egia berdaulat 1753 - 1800 merupakan Kerajaan Karang III. Selanjutnya Raja Karang III diganti Raja Sua yang bergelar Raja Kejuruan Sua (Raja Karang IV) memerintah 1800 - 1845 . Raja Sua diganti Raja Achmad Banta dengan gelar Raja Ben Raja Tuanku di Karang sebagai Raja Kejuruan Karang V yang memerintah 1845 - 1896 .

Pada masa raja ini-lah terjadi peperangan Aceh dengan Belanda 1873-1908 dan melalui peperangan itu, Raja Kejuruan Karang V meninggal dunia dalam tawanan Belanda.

Penggantinya adalah anak dia sendiri bernama Raja Muhammad bergelar Raja Silang sebagai Raja Kejuruan Karang ke VI. Raja Silang memerintah setelah lepas dari tawanan Belanda sejak tahun 1901 - 1925. Setelah Raja Silang meninggal dunia dimakamkan di belakang Masjid Desa Tanjung Karang. Makamnya saat ini dari pantauan Serambi terawat bersih dan sudah dipugar pihak Dinas Kebudayaan Provinsi NAD setahun lalu.

Pengganti Raja Silang adalah Tengku Muhammad Arifin sebagai Raja Kejuruan Karang ke VII yang merupakan Raja Kejuruan Karang terakhir memerintah tahun 1925 - 1946. Pada masa pemerintahan Tengku Muhammad Arifin dia membangun Istana Karang yang saat ini dikuasai pihak Pertamina Rantau karena sebelumnya keluarga Raja Kejuruan Karang telah menjualnya kepada seorang pengusaha yang bernama Azis.Tapi sekitar tahun 1999 terjadi bencana alam menyemburnya gas panas akibat dari pengeboran gas yang dilakukan pihak Pertamina.

Pemilik istana Azis disebut-sebut meminta ganti rugi kepada Pertamina.Karena sudah diganti rugi oleh pihak Pertamina sehingga istana tersebut dikuasai Pertamina. Belakangan kabarnya istana itu telah dihibahkan Pertamina kepada Pemkab Aceh Tamiang. Karenanya sekarang istana tersebut dijadikan Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemkab Aceh Tamiang sebagian dan sebagian lagi dijadikan Kantor Penghubung Kodim 0104 Aceh Timur. Sementara halaman istana tersebut saat ini selalu dibuat acara seremonial keramaian masyarakat.Jika melewati Aceh Tamiang, istana tersebut bisa dilihat karena letaknya persis sekitar 30 meter dari jalan Negara Medan - Banda Aceh yang masuk wilayah Desa Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru.

Kini turunan Tengku Muhamad Arifin salah seorangnya yang masih hidup adalah H Helmi Mahera Almoejahid anggota DPD/MPR-RI yang berkantor di Gedung MPR-RI Jakarta. Ibundanya Hj Tengku Mariani adalah putri Tengku Muhammad Arifin Raja Kejuruan Karang VII. Tengku Hj Mariani dipersunting sebagai isteri salah seorang pelaku sejarah Aceh pada zaman DI/TII yang bernama Tgk H Amir Husin Almoejahid (kedua ibunda dan ayahanda H Helmi Mahera Almoejahid ) telah meninggal dunia dan saat ini H Helmi berdomisili di Istana Kecil Kerajaan Karang VII bersama keluarga dan turunan Raja Kejuruan Karang.

Lintas sejarah mengenai Raja Karang berakhir sampai dengan Tengku Muhammad Arifin yang menyisakan sebuah istana yang kini tak jelas siapa pemiliknya. Sebab meskipun kabarnya sudah dihibahkan Pertamina, tapi berita acara serah terimanya tidak ada di daftar kepemilikan asset Pemkab Aceh Tamiang. Karena itu bukti sejarah tentang istana Raja Silang harus segera ditelusuri pihak Pemkab Aceh Tamiang.

Kemudian lintasan Kerajaan Benua Tunu diceritakan dalam buku yang sama di karang Ir Muntasir Wan Diman bahwa pada saat Raja Benua dikuasai Raja Muda Po Gempa Alamsyah sebagai Raja Benua Tunu yang pertama yang diberi gelar Raja Muda Negeri Sungai Kiri Benua Tunu I yang memerintah 1558 - 1588. Setelah wafat Raja Muda Po Gempa Alamsyah berturut-turut akhirnya hingga Raja Benua Tunu III yang dikenal Raja Muda Po Perum sebagai Raje Benua Tunu terakhir yang berdaulat 1629 - 1669. Setelah Raja Benua Tunu III wafat, kekuasaan kembali dipegang Raja Tan Kuala yang berarti Kerajaan Tamiang sudah tidak terpecah kembali.

Belakangan setelah Benua Tunu dikuasai Raja Tan Kuala sekitar tahun 1669 datang-lah Raja Po Nita bersama rombongan yang menggugat tentang silsilah bahwa beliau adalah keturunan Raja Muda Sedia (Raja Islam Tamiang yang pertama) dengan bukti menunjukkan surat dan sislsilah yang lengkap.Akibatnya terjadi perang saudara antara rakyat Tanjong Karang dengan yang mengakui Raja Tan Kuala sebagai Raja Tamiang dan rakyat di Benua Tunu mendukung Raja Penita ( Po Nita) sebagai Raja Tamiang, sehingga perang saudara pecah dan banyak memakan korban jiwa.

Kelanjutan dari kekuasaan antara Raja Tan Kuala dengan Raja Penita berakhir dengan campur tangannya Sultan Aceh yang pada saat itu dipimpin seorang ratu yang bernama Ratu Kemalat Syah.Hasil dari intervensi ratu tersebut diputuskan negeri Tamiang dipecah menjadi dua daerah lagi. Raja Tan Kuala sebagai raja yang berkuasa di daerah Sungai Simpang Kanan dan Raja Penita berkuasa di wilayah Sungai Simpang Kiri.

Banyak peristiwa lanjutan dari kedua kerajaan tersebut hingga masa penjajahan Belanda sampai merdeka. Belakangan Negeri Tamiang menjadi bagian dari Wilayah Aceh Timur yang berstatus Pembantu Bupati Wilayah III yang pusat pemerintahannya Kota Kuala Simpang.Selanjutnya 11 Maret 2002 Wilayah Tamiang disyahkan DPR-RI menjadi Kabupaten Aceh Tamiang melalui UU NO 4 Tahun 2002 tentang pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang.

READMORE

Wisata Aceh

Wisata Aceh Besar Terkenal Dengan Situs Wisata Sejarah

Kabupaten Aceh Besar dulunya merupakan pusat Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki kawasan yang sangat luas yang beribukotakan Banda Aceh, maka Aceh Besar juga disebut dengan Aceh Rayeuk atau kawasan inti yang dijadikan sebagai pusat dari pemerintah Kerajaan Aceh. Pada tahun 1970 terjadi pemekaran wilayah, Banda Aceh menjadi kotamadya dan ibukota Aceh Besar berpintah ke Jantho yang berada di lembah gunung Seulawah. Aceh Besar dalam peradabannya banyak meninggalkan objek bersejarah yang kemudian menjadi situs wisata Sejarah dalam sejarah Aceh. Tidak hanya itu saja wisata Aceh Besar juga memiliki objek-objek wisata lainnya yang telah menjadi tujuan pariwisata Aceh yang sangat populer, seperti wisata pantai dan wisata budaya. Wisata Aceh Besar terkenal dengan situs wisata sejarah, antara lain sebagai berikut:

Mercusuar William Toren

Menara mercusuar William Toren ini adalah sebuah peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1875. Diberi nama William Toren sebagai penghormatan bagi raja Belanda, William III. Menara setinggi 40 meter ini dipancangkan di atas bukit di desa Ujung Puneu, pulau Breueh. Belanda membangun 3 menara identik di lokasi yang berbeda, yakni Pulau Aceh, Belanda dan Karibia. Saat ini tiga staff Departemen Perhubungan Laut Divisi Navigasi menjaga operasionalnya. Dari atas mercusuar ini kita dapat menyaksikan pulau-pulau yang dimiliki negara lain seperti misalnya pulau Benggala yang merupakan pulau karang yang berukuran 600 meter persegi. Pemerintah Indonesia dan India menjadikan pulau ini sebagai counting point untuk batas territorial.

Perpustakaan Kuno Tanoh Abee

Perpustakaan kuno Tanoh Abee terletak di Kecamatan Seulimum yaitu sekitar 45 Km dari Banda Aceh. Dalam perpustakaan ini berisi berbagai macam manuskrip yang telah berusia ratusan tahun, antara lain, kitap-kitap tentang fiqh, sejarah, dan budaya serta adat istiadat.

Benteng Indra Patra

Di pantai Ujong Batee, Gampong Ladong, kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar pernah berdiri kerajaan Hindu pertama di Aceh yaitu Kerajaan Lamuri pada masa pra Islam di Aceh sekitar abad ke 7 Masehi. Peninggalan Kerajaan ini yang masih kokoh berdiri meski telah dihantam tsunami adalah benteng Indra Patra. Untuk menuju ke benteng ini harus menempuh perjalanan sekitar 19 km dari kota Banda Aceh melalui jalan ke Pelabuhan Laksamana Malahayati Aceh Besar atau ke Krueng Raya. Benteng ini dulunya dipakai untuk menahan gempuran pasukan perang Portugis dan musuh-musuh lainnya dari selat Malaka, juga digunakan untuk peribadatan umat hindu pada masa itu.

Benteng Indra Patra ini memiliki struktur pertahanan yang sangat kokoh, terlihat dari dinding benteng yang tebal serta tinggi dan beberapa lubang yang digunakan sebagai tempat mengintai serta memiliki tempat untuk meriam dan tempat penyimpanan senjata atau amunisi perang. Di dalam benteng juga didirikan kubah khas hindu yang dibawahnya terdapat sumur air bersih digunakan untuk keperluan peribadatan dan juga untuk keperluan sehari-hari. Maka tidak heran jika Benteng Indra Patra, Peninggalan Kerajaan Hindu di Aceh ini juga digunakan pada masa Kerajaan Iskandar Muda sebagai benteng pertahanan dari gempuran Belanda dengan dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Justru kemudian benteng ini terkenal dengan bentengnya Laksamana Malahayati, seorang panglima perang wanita yang sangat disegani di dunia. Simbol-simbol kehinduan tidak dihancurkan oleh Kerajaan Sultan Iskandar Muda (Kerajaan Aceh Darussalam) tapi tetap dibiarkan sebagai situs sejarah.

Namun, ternyata obyek wisata Benteng Indra Patra ini juga pernah digunakan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai benteng pertahanan dengan dipimpin oleh Laksamana Malahayati yang merupakan laksamana wanita pertama di dunia yang sangat disegani. Benteng ini digunakan untuk menahan serangan meriam yang dilancarkan oleh bangsa Portugis yang ingin menduduki tanah Aceh. Dengan umurnya yang sangat tua dan juga nilai sejarah yang tinggi, maka obyek wisata Benteng Indra Patra ini sangat layak untuk dijadikan lokasi tujuan wisata sejarah anda selanjutnya.

Benteng ini pada beberapa waktu lalu sempat direnovasi dan menutupi lubang-lubang yang digunakan sebagai celah pengintaian atau celah untuk menembak musuh. Benteng Indra Patra, Peninggalan Kerajaan Hindu di Aceh ini tetap menjadi saksi bisu adat istiadat di Aceh dan heroisme perjuangan sang Srikandi Aceh Laksamana Malahayati. Selain dari benteng ini, bukti sejarah Kerajaan Lamuri masih gamang meski akhir-akhir ini beberapa nisan dari raja-rajanya telah ditemukan dipedalaman Aceh Besar.  

Makam Laksamana Malahayati

Makam Laksamana Malahayati pemimpin pasukan Inong Balee ini terletak di perbukitan Desa Lamreh Krueng Raya, yang berjarak 33 km dari Banda Aceh.

Benteng Iskandar Muda

Benteng Iskandar Muda yaitu benteng Kerajaan Islam yang termasyur di dunia ini terletak di daerah Desa Beurandeh (Krueng Raya) Kecamatan Mesjid Raya yang berjarak 31 km dari Banda Aceh.

Rumah Cut Nyak Dhien

Rumah Cut Nyak Dhien Pahlawan Nasional wanita yang cukup tersohor ini terletak di Desa Lampisang yang berjarak 4 km dari Banda Aceh.

Wisata Aceh Besar terkenal dengan situs wisata sejarah ini telah menjadi situs sejarah Aceh dan telah mendapat perlindungan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Aceh sebagai cagar budaya dan aset wisata Aceh. Masih banyak lagi situs-situs bersejarah yang berada di Aceh besar dan akan diungkapkan di artikel yang lain. Informasi ini bersumber pada situs resmi pemkab Aceh Besar.

READMORE

Sejarah Aceh

Sejarah Aceh

Pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.

Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Kesultanan Aceh

Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudera Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 – 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Sultan Aceh merupakan penguasa/raja dari Kesultanan Aceh, tidak hanya sultan, di Aceh juga terdapat sultanah (sultan perempuan).

Gelar-Gelar yang Digunakan dalam Kerajaan Aceh

* Tengku
* Tuanku
* Pocut
* Teuku
* Laksamana
* Uleebalang
* Cut
* Panglima Sagoe
* Meurah

Segala Hal Tentang Kerajaan Aceh

* Dalam
* Istana Darut Donya
* Cap Sikureung (cap sembilan)
* Meuligoe
* Gajah Putih
* Pasukan Gajah

Perang Aceh
Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.

Dr. Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, J.B. van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendricus Colijn, merebut sebagian besar Aceh.

Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh seluruhnya pada tahun 1904. Saat itu, hampir seluruh Aceh telah direbut Belanda.

Bangkitnya nasionalisme

Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Moehammad Hasan).

Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai di tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh.

Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personil tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.

Masa Republik Indonesia

Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.

Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.

Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Marti Ahtisaari.

READMORE

Kerajaan Aceh

Sultan AcehUlèëbalang & Pembagian Wilayah

1. Sagoe XXII Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Azmi. Kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirud Daulah (Menteri Negara).Sagoe XXV
2. Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Setia Ulama Kadli Malikul 'Alam. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Kerajaan.
3. Sagoe XXVI Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Imeum Muda Panglima Wazirul Uzza. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirul Harb (Menteri Urusan Peperangan).

Sejarah

Awal mula Masa Kejayaan KemunduranPerang AcehPada tahun 1896 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para ulama, dan hormat kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Gubernur Jendral Joannes Benedictus van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, mendapat pangkat Tuanku Tijan, dan bersama wakilnya, Hendrikus Colijn, yang mendepat pangkat Tuanku Niman untuk menata Aceh.

Sultan Muhammad Daud Syah Johan Berdaulat,
Sultan Aceh terakhir yang bertahta pada
tahun 1873-1903.

Sultan Aceh atau Sultanah Aceh merupakan penguasa / raja dari Kesultanan Aceh. Sultan awalnya berkedudukan di Gampông Pande,Bandar Aceh Darussalam kemudian pindah ke Dalam Darud Dunia di daerah sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Dari awal hingga tahun 1873 ibukota berada tetap di Bandar Aceh Darussalam, yang selanjutnya akibat Perang dengan Belanda pindah ke Keumala, sebuah daerah di pedalaman Pidie.Sultan/Sultanah diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh tiga Panglima Sagoe dan Teuku Kadi Malikul Adil (Mufti Agung kerajaan). Sultan baru sah jika telah membayar "Jiname Aceh" (mas kawin Aceh), yaitu emas murni 32 kati, uang tunai seribu enam ratus ringgit, beberapa puluh ekor kerbau dan beberapa gunca padi. Daerah yang langsung berada dalam kekuasaan Sultan (Daerah Bibeueh) sejak Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah adalah daerah Dalam Darud Dunia, Mesjid Raya, Meuraxa, Lueng Bata, Pagarayée, Lamsayun, Peulanggahan, Gampông Jawa dan Gampông Pande.Pada waktu Kerajaan Aceh sudah ada beberapa kerajaan seperti Peureulak, Pasée, Pidie, Teunom, Daya, dll yang sudah eksis. Disamping kerajaan ini terdapat daerah bebas lain yang diperintah oleh raja-raja kecil. Pada masa Sultan Iskandar Muda semua daerah ini diintegrasikan dengan Kesultanan Aceh dan diberi nama Nanggroe, disamakan dengan tiga daerah inti Kesultanan yang disebut Aceh Besar. Tiap daerah ini dipimpin oleh Ulèëbalang. Pada masa Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1088 - 1098 H = 1678 - 1688 M) dengan Kadi Malikul Adil (Mufti Agung) Syaikh Abdurrauf Assinkily dilakukan reformasi pembagian wilayah. Kerajaan Aceh dibagi tiga federasi dan daerah otonom. Bentuk federasi dinamakan Sagoe dan kepalanya disebutPanglima Sagoe. Berikut pembagian tiga segi (Lhée Sagoe) :Dalam setiap Sagoe terdapat Gampong. Setiap gampong memiliki sebuah Meunasah. Kemudian gampong itu membentuk Mukim yang terdapat satu Mesjid untuk melakukan shalat jumat sesuai mazhab Syafi'ie. Kecuali dari 3 wilayah Sagoe ini, semua daerah memiliki hak otonom yang luas.Ulèëbalang yang diberi hak mengurus daerah otonom non Lhée Sagoe, secara teori adalah pejabat sultan yang diberikan Sarakata pengangkatan dengan Cap Sikureueng. Namun fakta di lapangan mereka adalah merdeka. Memang Sultan Aceh tidak dapat mengontrol semua Ulèëbalang yang telah menjadi pejabat di pedalaman. Dengan lemahnya pengontrolan ini sehingga mereka lambat laun tidak mau tunduk lagi dan mengindahkan kekuasaan Sultan. Mereka mulai berdagang dengan pedagang asing di pelabuhan mereka sendiri. Saudagar-saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tidak mau menyetorkannya kepada petugas Sultan, tetapi menyetorkannya kepada Ulèëbalang langsung.Ditegaskan juga dalam sarakata bahwa Ulèëbalang adalah wakil Sultan dalam urusan nikah dan talak, khusus bagi rakyat yang termasuk dalam daerah wewenangnya, dalam hal ini ia boleh mengangkat seorang Kadi/hakim untuk membantunya. Sebagai penutup ditegaskan, sekiranya Ulée Balang gagal dalam melaksanakan tugasnya menurut hukum-hukum Allah, ia akan kehilangan kepercayaan atasannya.Sultan memerintahkan supaya Ulèëbalang benar-benar menjalankan sembahyang lima waktu, melakukan sembahyang Jum'at, mengeluarkan zakat, mendirikan mesjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, mendirikan dayah, dan sekiranya kuasa melakukan ibadah haji.Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru.Pada tahun 1528, Ali Mughayat Syah digantikan oleh putera sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1568.

Sultan Iskandar MudaKesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636) atau Sultan Meukuta Alam dengan nama kecil Dharmawangsa Tun Pangkat. Meskipun lebih populer dengan nama Iskandar Muda, sebenarnya gelar utamanya Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari selat Malaka meskipun tak mampu mengusir secara permanen. Kejadian ini dilukiskan dalam La Grand Encyclopedie bahwa pada tahun 1582, bangsa Aceh sudah meluaskan pengaruhnya atas pulau-pulau Sunda (Sumatera, Jawa dan Kalimantan) serta atas sebagian tanah Semenanjung Melayu. Selain itu Aceh juga melakukan hubungan diplomatik dengan semua bangsa yang melayari Lautan Hindia. Pada tahun 1586, kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan semenanjung Melayu. Walaupun Aceh telah berhasil mengepung Malaka dari segala penjuru, namun penyerangan ini gagal dikarenakan adanya persekongkolan antara Portugis dengan kesultanan Pahang.Dari beberapa catatan penjelajah yang datang ke Aceh, Sultan ini meskipun sangat mahsyur sekarang, ternyata di masa itu amat sangat dibenci oleh rakyat. Iskandar Muda dianggap zalim dan berkelakuan labil, tak segan menyuruh eksekusi orang yang dibencinya. Orang Kaya sekelilingnya benar takut sehingga sangat sedikit berkomunikasi dengan dunia luar. Pada masa Iskandar Muda pula Aceh mengalami kekurangan populasi sehingga Iskandar Muda memerintahkan migrasi paksa masyarakat dari Malaya ke Aceh. Ada sebagian selamat ada pula mati kelaparan.Dalam lapangan pembinaan kesusasteraan dan ilmu agama, Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama, yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti Hamzah Fansuri dalam bukunya Tabyan Fi Ma'rifati al-U Adyan, Syamsuddin al-Sumatrani dalam bukunya Mi'raj al-Muhakikin al-Iman, Nuruddin Al-Raniri dalam bukunya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dalam bukunya Mi'raj al-Tulabb Fi Fashil.Masjid Raya Baiturrahman, Banda AceKemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak kemangkatan Sultan Iskandar Tsani pada tahun 1641. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli dan Mandailing, Deli serta Bengkulu kedalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan.Setelah mangkatnya Iskandar Tsani, para orang kaya dan Ulee Balang Aceh ingin mengurangi kontrol ketat Sultan sehingga mereka mengangkat janda Iskandar Tsani menjadi Sultanah meski ada pewaris tahta saat itu yaitu Panglima Polem I. Sejak itu masa damai terasa di Aceh, para Ulee Balang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan Sultan di Ulee Lheu. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seantero pesisir Aceh sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad 19. Namun beberapa elemen masyarakat terutama dari kaum wujudiyah menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar Sultan. Perang saudara pecah, mesjid raya, Dalam terbakar, kota Bandar Aceh dalam kegaduhan dan ketidak-tentraman. Kekacauan ini berakhir dengan naiknya Sultan Ibrahim, seorang mantan pegawai Perusahaan India Timur (EIC) menjadi penguasa Aceh.Kemunduran terjadi lagi dengan naiknya Sultan Mahmudsyah yang muda nan lemah ke tapuk kekuasaan. Serangkaian upaya diplomasi ke Istanbul yang dipimpin oleh Teuku Paya dan Habib Abdurrahman gagal total. Setelah kembali ke ibukota, Habib bersaing dengan seorang India Teuku Panglima Maharaja Tibang untuk menancapkan pengaruh dalam pemerintahan Aceh. Kaum moderat cenderung mendukung Habib namun Sultan justru melindungi Panglima Tibang yang dicuragai bersekongkol dengan Belanda ketika berunding di Bengkulu.Traktat London yang ditandatangani pada 1824 telah memberi kekuasaan kepada Belanda untuk menguasai segala kawasan British/Inggris di Sumatra sementara Belanda akan menyerahkan segala kekuasaan perdagangan mereka di India dan juga berjanji tidak akan menandingi British/Inggris untuk menguasai Singapura.Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, dimana disebutkan dengan jelas "Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan." Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Para Ulee Balang Aceh dan utusan khusus Sultan ditugaskan untuk mencari bantuan ke sekutu lama Turki. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Krimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Belanda, Perancis hingga Amerika namun nihil. Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerah ibukota. April 1873, pasukan Belanda mendarat di Pantai Cermin Ujong Batee menandai awal invasi Belanda Aceh.Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.Pada tahun 1903 Sultan Muhammad Daud akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Keumala, dan Tuanku Mahmud yang merupakan Wali Negara juga meyerah di tahun yang sama. Perjuangan di lanjutkan oleh ulama keturunan Tgk. Chik di Tiro dan berakhir ketika Tgk. Mahyidin atau lebih dikenal Teungku Mayed tewas 1910 di Gunung Halimun. Sejak itu, perlawan terhadap Belanda menurun drastis di utara Aceh namun tetap membara di selatan Aceh dibawah pimpinan Teuku Cut Ali.

READMORE

Perang Belanda di Aceh

Isi surat Kerajaan Aceh dengan Belanda sebelum perang 1873

Rabu, 27 Maret 2013 09:31 WIB

Teuku Fachruddin | Foto : Perang Belanda di Aceh pada tahun 1873.@Dokumentasi Perang Aceh

PERANG Aceh terjadi setelah Belanda mengumumkan perang pada 26 Maret 1873 atau 140 tahun silam. Ada beberapa alasan atas maklumat yang dikeluarkan negara Kincir Angin tersebut.

Diantara keduanya saling balas membalas surat sebelum perang dimulai. Di dalam surat tersebut terdapat ancaman-ancaman diplomatis yang kemudian berhasil dirangkum oleh Prof. Aboe Bakar Atjeh dalam sebuah diktatnya berjudul Surat-surat Lepas yang Berhubungan dengan Politik Luar Negeri Kerajaan Aceh Menjelang Perang Aceh.

Berikut isi beberapa surat yang berhasil dikumpulkan Aboe Bakar sebelum meletusnya perang Belanda di Aceh.

Isi Surat Komisaris Pemerintah Hindia Belanda urusan Aceh Mr. J. F. N. Nieuwenhuyzen tanggal 22 Maret 1873 kepada Sultan Kerajaan Aceh Alauddin Mahmud Syah.

Selanjutnya kita mempermaklumkan kepada Sri Paduka, bahwa telah berkali-kali ternyata para penguasa kerajaan Aceh menyangsikan keinginan dan maksud baik yang diperlihatkan oleh Pemerintah Belanda untuk menghilangkan permusuhan di antara sesamanya, yang sangat merugikan bagi kepentingan umum di bidang niaga dan pelayaran yang tumbuh di kenegerian-kenegerian yang berbatasan dengan kerajaan sedang upaya untuk menciptakan pengertian baik dengan pihak pemerintah bahkan mereka mengabaikan pernyataan-pernyataan yang mendesak itu.

Bahwa belum lama berselang para utusan yang diutus ke riau dengan berkedok persahabatan dan kepercayaan untuk meminta kepada Residen daerah tersebut yang telah pula memberi perlindungan kepada mereka supaya ditunda kedatangaan perutusan politik yang dimaksud dalam surat keputusan Pemerintah bertanggal 31 Agustus 1872 L H2 Rahasia yang telah dimaklumkan kepada Sri Paduka dengan surat Gubernur Sumatera Barat serta diantar dengan kapal perang oleh kontelir Jh. Kraajenhoff yang menurut keterangan para utusan sendiri dengan niat jahat telah meminta bantuan dalal-dalal kekuasaan asing di Singapura untuk memusuhi Pemerintah Belanda.

Bahwa dengan tindakan itu para penguasa kerajaan Aceh telah melanggar pasal satu perjanjian damai, persahabatan dan niaga yang diperbuat tanggal 30 maret 1857 dengan Kerajaan dan oleh karenanya kita datang atas nama Pemerintah Hindia Belanda untuk meminta penjelasan tertulis dari Kerajaan Aceh dan untuk itu kita memberi waktu kepada para penguasa Aceh selama dua puluh empat jam, dengan syarat, bahwa seterima penjelasan itu, kita akan memberitahukan lagi kepada para penguasa tersebut mengenai bentuk hubungan yang menurut pendapat kita wajar diadakan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Aceh untuk selanjutnya dapat dibuka perundingan yang dikehendaki.

Termaktub di kapal uap “Citadel van Antwerpen” tanggal 22 Maret 1873.

Isi Surat Sultan Aceh Alauddin Mahmud Syah tanggal 23 Muharram 1290 H (23 Maret 1873) kepada Komisaris Pemerintah urusan Aceh, Mr. J. F. N. Nieuwenhuyzen.

Selanjutnya kita maklumkan kepada sahabat kita, bahwa kita telah menerima suratnya serta maklum akan isinya dan bahwa persahabatan kita dengan Pemerintah Hindia Belanda tidak berobah sampai sekarang.

Dalam pada itu kita telah mengirim ke Riau surat kita yang mengandung maksud supaya perutusan yang akan dikirim ke Aceh dapat hendaknya ditunda dahulu sampai kita memperoleh jawaban Sultan Turki atas surat yang kita tujukan kepadanya.

Segera setelah kita menerima perintah dan berita raja tersebut, kita akan memberitahukan kepada sahabat kita.

Juga baru-baru ini kita telah mengirim utusan kita ke Riau untuk mengurus penyelesaian masalah kapal “Gipsy”; hanya itulah tugas utusan. Akibatnya itu kini telah timbul persahabatan terbatas dan jika bukanlah karena menunggu jawaban Sultan Turki, maka kita akan sangat sukacita untuk berunding dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Termaktub pada tanggal 23 bulan Muharram, hari ahad tahun 1290 H.

Isi Surat Sultan Aceh Alauddin Mahmud Syah tanggal 25 Muharram 1290 H (25 Maret 1873) kepada Komisaris Pemerintah urusan Aceh, Mr. J. F. N. Nieuwenhuyzen.

Selanjutnya kita mempermaklumkan kepada sahabat kita, bahwa surat yang dibawa oleh Sidi Tahil telah kita terima dengan selamat, setelah itu telah kita buka serta maklum akan isinya. Di dalamnya sahabat kita mengharapkan untuk memperoleh jawaban kita dalam waktu dua puluh empat jam.

Sekarang dengan sukacita kita mempermaklumkan kepada sahabat kita, bahwa kita telah mengutus utusan kita Panglima Tibang Mohamad dan hulubalang-hulubalang untuk menemui Residen Riau, yaitu Teuku Nyak Mohamad sebagai kuasa Teuku Kali Malikul Adil; Teuku Nakhoda Mohamad Said sebagai kuasa Teuku Nanta Setia dan Teuku Nyak Agam sebagai kuasa Panglima Mesjid Raya bersama sebuah surat untuk Residen tersebut untuk meminta supaya keberangkatan perutusan Pemerintah ke Aceh dapat hendaknya ditunda selama enam bulan.

Setelah mereka berada di Riau selama empat puluh delapan hari menunggu jawaban, lalu Residen memberitahukan kepada para utusan kita, bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah menerima surat kita dan telah mengutus kepada kita kapal uap Marnix. Demikian disampaikan kepada kita oleh kelima anggota perutusan. Mengapakah (utusan) Pemerintah Hindia Belanda datang ke mari sebelum waktu yang kita minta itu berakhir dan apa pulakah kesalahan kita? Kita harap supaya Pemerintah Hindia Belanda memberitahukannya supaya kita maklum.

Selanjutnya sahabat kita meminta perhatian kita mengenai rakyat kita yang mondar-mandir di tepi pantai dengan mengenakan senjata. Sebabnya itu ialah karena kapal yang ditumpangi sahabat kita berlabuh terlalu dekat, sedang rakyat yang belum pernah melihat jenis kapal itu ingin mempersaksikannya dari dekat. Juga kapal itu berlabuh bukan di tempat yang biasa kapal-kapal berlabuh. Karenanya kita harap, agar sahabat kita yang lebih maklum, tidak akan merasa kecil hati dan akan menyampaikan jawabannya besok kepada kita.

Akhirnya kita beritahukan, bahwa kita telah menghormati Pemerintah Hindia Belanda dengan menembakkan meriam sebanyak dua puluh empat kali, tetapi tidak menerima balasan dari sahabat kita.

Termaktub tanggal 25 Muharram tahun 1290 H.

PERNYATAAN PERANG

Komisaris Pemerintah Hindia Belanda Urusan Aceh, J.F.N. Nieuwenhuyzen

Menimbang, bahwa Pemerintah Hindia Belanda berkewajiban untuk mengamankan kepentingan umum di bidang niaga dan pelayaran di kepulauan Hindia Belanda dari setiap gangguan;

Bahwa kepentingan-kepentingan tersebut, akibat timbulnya perselisihan dan permusuhan di antara sesama negeri di dalam kerajaan Aceh yang di antaranya ada yang telah berkali-kali meminta perlindungan kepada pemerintah Hindia Belanda, terus menerus mengalami gangguan;

Bahwa, kendati dari pihak Pemerintah Hindia Belanda telah seringkali diusahakan untuk mengakhiri keadaan demikian guna menciptakan saling pengertian antara Aceh dengan Pemerintah Hindia Belanda, tetapi selalu terbentur pada ketidakmauan dan kesembronoan para penguasa Kerajaan yang bersangkutan karena ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan di dalam daerah-daerah Kerajaan Aceh sebagaimana mestinya;

Bahwa daya upaya untuk itu bahkan dijawab dengan ketidaksetiaan justru pada saat-saat Pemerintah Hindia Belanda sedang mendekati Aceh dengan maksud baik;

Bahwa karenanya kepada Sultan Aceh telah dimintakan penjelasan-penjelasan, mula-mula dengan surat Komisaris bertanggal 22 bulan ini, kemudian bertanggal 24 berikutnya, yang bukan saja Sultan Aceh tidak memenuhinya sama sekali, tetapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Sultan Aceh itu tidak dibantunya tetapi justru ia telah bertindak ke arah permusuhan;

Bahwa dalam hal itu tidak ada makna lain yang dapat dipahami selain, bahwa Aceh secara sengaja telah menghina Pemerintah Hindia Belanda dan karenanya Aceh telah mengambil sikap permusuhan;

Bahwa karenanya para penguasa kerajaan tersebut dianggap telah bersalah merusakkan perjanjian dagang, damai dan persahabatan yang diperbuat dengan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 30 Maret 1857 dan dengan baik para penguasa tersebut dapat dipercaya;

Bahwa tidaklah mungkin bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk membiarkan berlaku keadaan demikian lebih lama lagi tanpa menggunakan alat-alat kekerasan demi terjaminnya kepentingan perniagaan dan keamanan sendiri di bahagian Utara Pulau Sumatera.

Berdasarkan kekuasaan dan kewajiban yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda kepadanya, maka atas nama Pemerintah tersebut Komisaris menyatakan perang kepada Sultan Aceh dan selanjutnya akan menyampaikan kepada setiap orang akan akibat-akibat dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan olehnya yang berlaku bagi setiap warga negara dalam masa peperangan.

Termaktub di kapal uap “Citadel van Antwerpen” yang berlabuh di perairan Aceh Besar, hari ini, Rabu, tanggal 26 Maret 1873.

Dto. J.F.N. NIEUWENHUYZEN

Disalin dengan sebenarnya oleh:

Sekretaris yang diperbantukan pada Komisaris Pemerintah Urusan Aech

Dto, Canter Visser

Isi Surat Sultan Aceh Alauddin Mahmud Syah tanggal 26 Muharram 1290 H (26 Maret 1873) kepada Komisaris Pemerintah urusan Aceh, Mr. J. F. N. Nieuwenhuyzen setelah Maklumat Perang dikeluarkan.

Selanjutnya kita maklumkan kepada sahabat kita, bahwa ktia telah menerima suratnya dengan selamat dan maklum seluruh isinya.

Di dalam surat itu sahabat kita menyebut, bahwa adalah tidak menyenangkan baginya (atau menimbulkan ketidaksenangan padanya) melihat rakyat kita mondar-mandir di pantai dengan membawa senjata. Tetapi janganlah sahabat kita merasa gusar melihat kejadian itu karena itu adalah watak bangsa Aceh.

Sekarang kita minta dengan sangat agar memperoleh jawaban atas surat yang telah kita kirim kepada sahabat kita hari ahad yang lalu.

Hari sabtu yang akan datang (lusa) kita akan memberi keputusan yang menentukan karena kita tetap mermperhatikan berapa lama sahabat kita berada di sini tanpa memperoleh sesuatu keputusan kita. Kita tidak menginginkan perang dengan sahabat kita; yang kita inginkan hanyalah suatu hubungan yang bersahabat.

READMORE